Impor Timah China dari RI Meledak, Ternyata Gegara Ini!

Ekspor timah murni batangan RI ke Tiongkok tercatat melonjak drastis hingga 16 ribu % pada kuartal 1 2025. Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Harwendro Adityo Dewanto mengungkapkan bahwa hal ini terjadi oleh beberapa alasan. 

Sebelum tahun 2024, China padahal bahkan tidak masuk di 5 besar negara tujuan ekspor timah murni batangan RI. 

”Itu karena impor timah dari China, dari Myanmar itu menurun drastis ketika itu karena ada kisruh internal di negara Myanmar, sehingga dia membutuhkan pasokan timah lain dari Indonesia salah satunya,” ucapnya pada Komisi VI DPR RI, Senin (19/05/2025).

Baca Juga: Ekspor Timah RI ke Tiongkok Melejit 16.000% di Kuartal I 2025

Hal lain yang mempengaruhi itu yakni kepercayaan pasar terhadap timah Indonesia cukup baik. Itu betul sekali tadi yang disampaikan Kepala Bappebti karena kita ada pertemuan rutin tiap tahun di mana Indonesia selalu jadi primadona diminta kerjasama dengan pemerintah China untuk impor timah kita ke China.

Kemudian berikutnya mengenai potensi timah di Indonesia saat ini cukup tinggi karena Indonesia sekarang masih pengekspor terbesar di dunia, walaupun China produksinya lebih besar tapi lebih banyak diserap oleh industri mereka sendiri. Dan di tahun ini di 2025 ada sedikit penurunan, tahun ini perkiraan sekitar 50 ribu ton di tahun ini.

Baca Juga: Produksi RI Turun, Harga Timah Dunia Terkerek

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) di Kementerian Perdagangan, Isy Karim menyebut bahwa ekspor Timah Murni Batangan RI ke Tiongkok loncat 16.000% pada kuartal 1 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

”RRT tercatat sebagai negara tujuan ekspor timah murni batangan Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2025 yang diikuti dengan Singapura dan Korea Selatan. Nilai ekspor ke RRT mencapai 113,27 juta USD dengan volume 3,66 ribu metric ton. Nilai ekspor ini meningkat lebih dari 16.000% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya,” kata Isy dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (19/5).