Pemprov DKI Berencana Sambung Jalan di 10 Lokasi, Diklaim Bisa Kurangi Macet 30 Persen
SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melakukan penyambungan jalan di sejumlah lokasi. Kebijakan ini diambil demi mengurai kemacetan di jalanan ibu kota.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan pihaknya sudah menginventarisir sekitar 10 lokasi yang perlu dilakukan penyambungan jalan agar bisa memecah volume kendaraan di satu ruas jalan.
"Kita mulai dari memang inventarisir (lokasi penyambungan jalan). Mulai dari Pasar Minggu sejajar kereta api,quickq下载加速器 Kemuning, Waru, Kelapa Gading, nanti mungkin yang di mana lagi, Bekasi Raya," kata Hari di Pulogebang, Jakarta Timur, Rabu (4/1/2023).
"Pokoknya yang di situ tetap kami akan dorong untuk bisa mengatasi kemacetan. Ada banyak sih sekitar 10 (lokasi)," tambahnaya.
Baca Juga:Borong Peralatan dan Kendaraan Operasional Rp14,9 M, Kadis Bina Marga DKI Curhat: Selama Ini Kami Pakai Mobil Expired
Ia memperkirakan kebijakan menyambung jalan ini bisa mengurangi kemacetan di Jakarta hingga 30 persen. Dengan adanya jalan yang tersambung, maka kapasitas jalan untuk menampung kendaraan jadi lebih besar.
"Bisa 20-30 persen karna kan jadi lebar, otomatis tidak terjadi (penumpukan kendaraan)," ujarnya.
Untuk eksekusi program ini, Hari mengatakan nantinya akan ada pembebasan lahan di lokasi yang dipilih. Namun, untuk berapa bidangnya akan berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan penyambungan jalan di tiap lokasi.
"Tergantung sih ya ada yang cuma dua bidang (lahan dibebaskan), ada yang tiga bidang, ada yang satu RW, macam-macam," pungkasnya.
Baca Juga:Borong Peralatan dan Alat Berat hingga Rp14 Miliar, Heru Budi ke Bina Marga DKI: Langsung Kerja, Perbaiki Jalan Rusak!
下一篇:Gaikindo sebut Libur Panjang Lebaran Jadi Faktor Penjualan Mobil Listrik Turun di Bulan April
相关文章:
- Peringkat Angkatan Laut Indonesia Ada di 4 Besar Dunia, Makin Kuat Ditambah Kapal Selam Baru
- Dishub DKI: Rute Transjabodetabek Bakal Ditambah dari Pusat Kota Tangerang dan Tangsel
- Bukan Sekadar Mal, Konsep Unik Ini Ubah Cara Orang Nongkrong di Gading Serpong
- Pencurian Besi JPO Daan Mogot Bikin Warga Resah, Nyebrang Jalan Mirip 'Ninja Warrior'
- Kasus Penipuan Robot Trading Rugikan Ribuan Orang Jadi Prioritas Kejagung
- Acara Gowes Bareng Pramono Bakal Lintasi JLNT, Komunitas Pesepeda dan Pejalan Kaki Menolak
- Baju Kucing Sultan Bobby Kertanegara Dileleng Seharga Rp 12 Juta, Sosok Ini Pemenangnya
- Pemprov DKI Mau Bangun Dermaga Baru di PIK, DPRD Minta Masyarakat Kepualauan Seribu Dilibatkan
- INTIP: 7 Bahan Dapur Ini Ampuh Usir Tikus di Rumah
- OCCRP Klarifikasi soal Jokowi Tokoh Terkorup 2024: Tak Punya Bukti Langsung
相关推荐:
- Cara Install Whatsapp Mod Tanpa Banned
- Warganet Ngeluh Sepeda Hilang Saat Diparkir di Stasiun, MRT Janji Perbaiki Prosedur Keamanan
- DPRD Minta Pramono Mulai Terapkan ERP, Bisa Mulai Tahap Satu di Jalan Utama
- Kurir Paket Jadi Korban Salah Sasaran Tawuran di Cilandak, Wajah Terbakar Diduga Disiram Air Keras
- Malam Tahun Baru, TransJakarta Tambah Armada dan Perpanjang Jam Operasional 5 Rute
- Oknum TNI Diduga Bunuh Wanita Muda di Sorong Papua, Koarmada III: Tak Ada Toleransi!
- Hasto Belum Ditahan KPK, Bungkam Usai Diperiksa Selama 3,5 Jam
- 19 Remaja Diringkus Gegara Tawuran, 7 Bilah Sajam Disita Polisi
- Demi Kandang dan Pakan Lebih Berkualitas, DPRD DKI Ingin Ragunan Direvitalisasi Total
- Pramono Bakal Tertibkan Jalur Sepeda hingga Pedestrian Jakarta yang Digunakan Parkir Liar
- Pemerintah Dinilai Tidak Keliru Tunjuk Pati TNI Polri jadi PJ Kepala Daerah
- Razman Arif: Kau Hotman Paling Cuap
- Rayu Turunkan Tarif ke AS, Jepang Beri Keistimewaan ke Tesla
- Penyelundupan Tas Mewah, Bea Cukai Soekarno
- Polres dan Polsek Gelar Nobar Semifinal Piala Asia U
- Pengambilan BSU Berakhir Seminggu Lagi, Ayo Segera ke Kantorpos!
- Ketua KPU Tersandung Kasus Dugaan Asusila, Kuasa Hukum Korban: 'Tak Ada Kepentingan Politik!'
- Rayu Turunkan Tarif ke AS, Jepang Beri Keistimewaan ke Tesla
- Sempat Sebut Proyek Angin di Era Anies Baswedan, PDIP Kini Ingin Heru Budi Lanjutkan Program JakWiFi
- Perkara UAS dan Singapura, Pakar Politik Minta Pemerintah Detailkan UU Radikalisme: Bagaimanapun...