Kemenperin Soal Panasonic Holdings PHK Ribuan Karyawannya: Tidak Terjadi di Indonesia

JAKARTA,quickq安卓版app DISWAY.ID --Ditengah-tengah kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Panasonic Holdings, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumumkan bahwa PHK tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Selain itu menurut Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.

“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat,” jelas Febri kepada Disway di Jakarta, pada Senin 12 Mei 2025.

BACA JUGA:TNI AD Selidiki Mengapa Warga Sipil Bisa Masuk Area Pemusnahan Amunisi di Garut

BACA JUGA:Kadispenad: 13 Korban Ledakan Amunisi di Garut Dibawa ke RSUD Pameungpeuk

Kendati begitu, Febri mengakui bahwa utilisasi industri elektronik saat ini sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64 persen pada triwulan I tahun 2025.

Sedangkan sebelum masa pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6 persen.

Menurutnya, kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompetitif.

“Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup,” jelas Febri.

Lebih lanjut, Febri menegaskan, Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat.

BACA JUGA:Kementan Optimis Beras Indonesia Bakal Melimpah, Produksi Tertinggi di ASEAN

BACA JUGA:Detik-detik Ledakan Pemusnahan Amunisi di Garut Versi Kadispenad: Sudah Dinyatakan Aman, Tiba-tiba Meledak

Menurut Febri, pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Oleh karena itulah, Febri menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah. 

• 1
• 2
• »