PDI Perjuangan Kembali Kritiki KPU Soal Sirekap
JAKARTA,quickq加速器免费下载 DISWAY.ID-- PDI Perjuangan kembali mengkritiki KPU RI terkait permasalah yang terjadi pada aplikasi Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap.
Salah saksi PDI Perjuangan, Harli yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat mengatakan bahwa Sirekap sudah tidak sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai informasi perhitungan untuk diketahui masyarakat.
BACA JUGA:Bawaslu Sudah 3 Kali Surati KPU Soal Polemik Sirekap
Oleh karena itu, Harli meminta dengan tegas kepada pihak KPU RI untuk menjelaskan gamblang tujuan dari aplikasi Sirekap itu.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa sudah seharusnya Sirekap menjadi informasi yang benar agar nantinya bisa menjadi sarana advokasi.
BACA JUGA:Tegas! Saksi Paslon 01 dan 03 Beri Kritikan Tajam Soal Sirekap
"Informasi itu ada 4 fungsi, fungsi sebagai informasi itu sendiri, sebagai sarana advokasi, kalau informasi salah digunakan advokasi bisa jadi masalah, Sirekap itu," kata Harli, Sabtu, 2 Maret 2024.
Tidak hanya itu, Harli juga tidak ingin informasi yang diberikan oleh KPU disalahtafsirkan oleh pemilih sehingga dianggap sebagai informasi yang tidak benar.
BACA JUGA:Dinilai Gagal Total, Pengamat Sarankan KPU Tutup Aplikasi Sirekap
"Informasi sebagai sarana pendidikan, jangan sampai KPU menyampaikan informasi pendidikan yang di ini itu ditafsirkan oleh pemilih sebagai informasi yang nggak benar," imbuhnya.
Oleh karena itu, dengan banyaknya permasalahan terhadap aplikasi Sirekap, bahkan banyak informasi-informasi yang tidak benar, pihaknya meminta kejelasan dan ketegasan dari KPU terkait polemik tersebut.
Apalagi sebelumnya, pihak PDI Perjuangan juga sempat meminta KPU untuk menghentikan proses perhitungan melalui aplikasi Sirekap.
BACA JUGA:Respons Penolakan Sirekap dari PDI Perjuangan, KPU Segera Rapat Pleno
"Di sini kita tidak menggunakan informasi di publik, itu informasi yang namanya KW-KW, jadi harus kualitas yang nomor satu begitu. Ini yang kami minta tanggapan, apakah tanggapan KPU terhadap tanggapan kami," kata Harli.
- 1
- 2
- »
下一篇:Perludem Cium Kejanggalan Putusan PN Jakarta Pusat Untuk Tunda Pemilu
相关文章:
- Kebijakan Ganjil
- FOTO: Pesona Pohon Ginkgo 1.000 Tahun di Korsel Kala Musim Gugur
- Hari Kartini 21 April 2024 Tanggal Merah atau Tidak? Ini Jawabannya
- BNI Catat Transaksi Remintasi TKI Lebih Dari USD 31 Juta di Kuartal I 2025
- Polisi Gerebek Pabrik Rumahan Madu Palsu di Jakbar
- PKS Hormati Putusan MK yang Tolak Semua Gugatan Sengketa Pilpres 2024
- Kasus Penipuan Robot Trading Rugikan Ribuan Orang Jadi Prioritas Kejagung
- Buang Tinja di Kawasan Dukuh Atas, Sopir Truk Sedot WC Didenda Rp 5 Juta
- 世界风景园林专业大学排名介绍
- Update Kondisi Bocah Korban Penculikan Pemulung di Jakpus
相关推荐:
- INFOGRAFIS: Kaya Khasiat, Ini Jenis
- Turis AS Ditangkap Usai Ukir Huruf di Gerbang Kayu Kuil Kuno di Jepang
- Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta, KPK Bawa Tujuh Koper Barang Bukti
- Industri Keramik Semakin Kompetitif Berkat Implementasi SNI Wajib
- 动画研究生留学去哪比较好?
- Polri Usut Pengedit Meme Stupa Borobudur Berwajah Mirip Presiden Jokowi, Ingatkan UU ITE
- BRI Berikan Anugerah kepada 5 Desa Paling BRILIAN Indonesia 2022
- Bakal Ada Tujuh Panggung Saat Car Free Night Sudirman
- 哥伦比亚大学研究生申请条件及专业介绍
- Respon Jokowi Terkait Putusan Gugatan Pilpres di MK
- 视觉传达设计哪个国家最好?
- 东京艺术大学申请条件及入学要求
- Alasan Kenapa Sebaiknya Tak Pakai Celana Pendek Saat Naik Pesawat
- Mendag Dorong APEC Bangun Ekosistem Digital yang Inklusif
- RI Bakal Lelang 60 WK Migas, Prabowo: Sederhanakan Regulasi!
- 丹麦艺术类大学你知道哪几所?
- Perang Bikin Penerbangan ke Israel Lebih Lama, Tiket Makin Mahal
- Pasien Positif di Wisma Atlet Bertambah 106 Orang
- 美国加州大学洛杉矶分校怎么样?
- Waspada ‘Ganula’, Galon Lanjut Usia Sumber Bahaya BPA bagi Kesehatan