Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengingatkan pelayanan publik harus responsif dan adaptif dengan segala perubahan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima dan inklusif.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kemenpar Bayu Aji saat menghadiri kegiatan “Peningkatan Kapasitas SDM Informasi dan Pelayanan Publik”, yang berlangsung di Hotel Millenium Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Baca Juga: Menteri Ekraf Dorong Jateng Kembangkan Subsektor Ekonomi Kreatif Unggulan

Dirinya mengatakan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi. 

“Pelayanan publik harus terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pelayanan Publik Kementerian Pariwisata dituntut sigap dan cepat beradaptasi,” kata Sesmenpar Bayu Aji, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Jumat (23/5).

Kementerian Pariwisata telah meraih sejumlah prestasi dalam bidang pelayanan publik pada 2024, mulai dari ZI WBBM (Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan Predikat Pelayanan Prima dalam PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) oleh Biro Komunikasi, serta Predikat Informatif yang diraih Kemenparekraf/Baparekraf selama 4 tahun berturut-turut.

Ia mengatakan, hadirnya kegiatan ini menjadi upaya sekaligus pemantik dalam mempertahankan prestasi tersebut melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan publik dan informasi, baik secara profesional maupun tata kelola pemerintahan. 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada 20-21 Mei 2025 ini diikuti oleh peserta yang merupakan anggota Kelompok Kerja Pelayanan Publik (PPID) yang berasal dari berbagai unit kerja, Politeknik Pariwisata, dan Badan Otorita.

“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dengan harapan para peserta yang merupakan pelaksana pelayanan informasi publik di Kementerian Pariwisata semakin bertambah pengetahuan dan meningkat kemampuannya dalam memberikan layanan informasi publik yang lebih baik dan inklusif,” kata Bayu Aji. 

Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata, Indri Wahyu Susanti menjelaskan, dalam kegiatan ini, para peserta menerima informasi pemutakhiran regulasi dan kebijakan pelayanan publik dari para narasumber yang berkompeten di bidangnya sebagai tambahan pengetahuan dan kemampuan yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi SDM yang berada di kelompok kerja PPID Kemenpar. 

“Pelayanan publik harus inklusif dan menjangkau kelompok rentan termasuk orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, wanita hamil, masyarakat miskin, dan korban bencana alam. Pelayanan publik inklusif yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata harus lebih dipraktikkan dalam pelayanan rutin,” ujar Indri.

Pada hari pertama, sejumlah narasumber mengisi sesi dalam kegiatan ini yakni Analis Utama Kementerian PANRB, Muhammad Imanuddin dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP), Annie Londa.

Sementara, pada hari kedua, hadir para praktisi dari Silang.id sebagai praktisi di bidang pelayanan publik inklusif khususnya kepada teman tuli. Selain itu, dengan akan dimulainya layanan pengaduan yang berbasis hotline call center, Telexindo sebagai salah satu profesional di bidang pelayanan contact center, juga membekali peserta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Kami berharap kelompok kerja PPID yang hadir dapat terus menjalin kerja sama dan kolaborasi, mengingat sifat pelayanan publik yang dinamis dan harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Indri.

Analis Utama Kementerian PANRB, Muhammad Imanuddin, menyampaikan laporan hasil penataan penyelenggaraan pelayanan publik yang berisi kondisi terkini dan catatan yang disertai rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

“Hal ini perlu ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap sembilan aspek pelayanan publik,” kata Iman.

Halaman:

• 1
• 2